
PASER – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Warukin, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 16.30 WITA, dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Kalimantan.
Wapres Gibran yang mengenakan kemeja biru muda, disambut langsung oleh Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani, Kapolres AKBP Wahyu Ismoyo, dan Dandim 1008/Tabalong Letkol Inf Budi Galih Sanjaya, serta unsur Forkopimda lainnya. Pengamanan di sekitar bandara diperketat oleh personel gabungan TNI, Polri, dan Paspampres.
Agenda Tinjau Konflik Muara Kate yang Telan Banyak Korban
Setelah mendarat, Wapres Gibran bersama rombongan langsung melanjutkan perjalanan darat menuju Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kunjungan ini merupakan respons pemerintah atas konflik berkepanjangan antara warga dan aktivitas hauling batu bara yang telah merenggut korban jiwa sejak 2024.
“Iya, kabarnya akan datang besok [hari ini], tapi masih tentatif,” ungkap Kapendam VI/Mulawarman, Kolonel Kav Kristiyanto sebelumnya. Namun berdasarkan hasil Rakorwil pagi hari, agenda kunjungan Wapres ke Muara Langon telah masuk dalam jadwal resmi.
Wapres dijadwalkan berdialog langsung dengan warga di kantor desa guna mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini menolak penggunaan jalan umum oleh truk hauling tambang batu bara.
Deretan Tragedi: Dari Ustaz hingga Anak Kecil
Muara Kate telah menjadi titik panas konflik sosial akibat aktivitas tambang yang menggunakan jalan negara sebagai jalur hauling, melanggar Perda Kaltim No. 10 Tahun 2012 dan UU Minerba No. 3 Tahun 2020.
Berikut catatan peristiwa berdarah yang terjadi di wilayah ini:
-
1 Mei 2024: Ustaz Teddy tewas ditabrak truk di Songka.
-
Oktober 2024: Pendeta Veronika meninggal di Marangit.
-
15 November 2024: Posko warga diserang, Russell (6) tewas.
-
2 Juni 2025: Warga hadang 50 truk hauling di jalan nasional.
-
10 Juni 2025: Ratusan sopir tambang demo tandingan di Batu Kajang.
LBH dan Akademisi: Pelanggaran HAM dan Lingkungan
Irvan Ghazi dari LBH Samarinda menyebut perlawanan warga bukan hanya soal lalu lintas, tetapi bentuk protes terhadap pembiaran hukum dan kerusakan lingkungan.
“Hauling di jalan umum melanggar hukum. Ini pelanggaran HAM,” tegasnya.
Sementara itu, peneliti dari NUGAL Institute, Merah Johansyah, menyebut situasi ini sebagai bom waktu konflik horizontal jika tak segera diselesaikan.
“Polanya sama seperti Jambi dan Sumsel. Perusahaan dibiarkan cuan, rakyat saling bentrok. Kalau pecah, negara harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Wapres Juga Dijadwalkan Kunjungi Pasar Bauntung Tanjung
Usai dari Muara Kate, Wapres dijadwalkan meninjau Pasar Bauntung Tanjung, Kabupaten Tabalong, sebelum kembali ke Jakarta pada Minggu (15/6/2025).(Fan)
📍 Ikuti perkembangan isu lingkungan, konflik warga, dan agenda pejabat negara hanya di:
🔵 Facebook: Netizen Borneo
📷 Instagram & Threads: @netizen_neo
📩 Email Redaksi: netizen.neo@hotmail.com
📱 WhatsApp Laporan Warga: 0896-4642-1855