PALANGKA RAYA – Suasana panas terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatalkan pada Sabtu malam, 12 Juli 2025. Gubernur H. Agustiar Sabran langsung membatalkan agenda penting ini karena hanya 7 dari 14 kepala daerah yang hadir.
Rakor ini seharusnya menjadi momen strategis untuk mendorong kolaborasi antardaerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, mayoritas kepala daerah justru tidak memenuhi undangan resmi dari Pemerintah Provinsi. Gubernur Agustiar pun bereaksi keras dan memilih menghentikan rapat sebelum dimulai.
Kepala Daerah yang Hadir:
-
Bupati Katingan
-
Bupati Gunung Mas
-
Bupati Barito Selatan
-
Bupati Barito Timur
-
Bupati Murung Raya
-
Bupati Kapuas
-
Wali Kota Palangka Raya
Kepala Daerah yang Tidak Hadir:
-
Bupati Kotawaringin Timur
-
Bupati Kotawaringin Barat
-
Bupati Lamandau
-
Bupati Seruyan
-
Bupati Sukamara
-
Bupati Barito Utara
-
Bupati Pulang Pisau
Tujuh kepala daerah tersebut tidak memberikan konfirmasi atau alasan absensi. Situasi ini memicu spekulasi bahwa mereka mengabaikan agenda resmi provinsi, meski rapat tersebut krusial untuk masa depan keuangan daerah.
Seorang pejabat Pemprov Kalteng mengungkapkan kekecewaannya secara langsung.
“Ini bukan rapat biasa. Kita membahas masa depan PAD daerah. Ketika lebih dari separuh kepala daerah tidak hadir, tentu gubernur merasa dilecehkan,” katanya pada Sabtu malam.
Gubernur Agustiar sebelumnya mendorong semua daerah untuk tidak terus bergantung pada transfer dana pusat. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk menggali potensi PAD secara serius.
“Jangan bergantung terus pada pusat. Kita punya sumber daya yang bisa digarap demi kemandirian fiskal,” ujarnya dalam rakor bulan lalu.
Hingga Minggu siang (13/7/2025), belum ada penjelasan resmi dari gubernur maupun perwakilan tujuh kepala daerah yang absen. Beberapa pihak menilai ketidakhadiran mereka sebagai ujian besar bagi konsistensi dan sinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota di Kalteng.
Publik kini menantikan langkah lanjutan Gubernur Agustiar. Apakah ia akan menjadwalkan ulang rakor tersebut atau memberikan sanksi politik, masih menjadi pertanyaan terbuka.
Yang jelas, absennya para kepala daerah ini mencoreng upaya membangun koordinasi dan kemandirian fiskal. Jika hal ini terus terjadi, target peningkatan PAD bisa terhambat, dan pembangunan daerah akan kembali tergantung pada pusat.(Ana)
📍 NETIZEN BORNEO – Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📩 Email Redaksi: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp Media Center: 0896-4642-1855
