SAMARINDA – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas ojek roda dua dan empat di Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (20/5/2025). Para driver menyuarakan tuntutan tarif yang lebih layak dan desakan penerbitan regulasi nasional yang menjamin kepastian hukum serta kelayakan hidup bagi pekerja transportasi daring.
Aksi ini menjadi bagian dari gerakan serentak skala nasional yang dilakukan driver ojek online di berbagai daerah di Indonesia.
Tarif Turun, Beban Hidup Naik
Salah satu orator aksi, Rayu Hayrudi, perwakilan pengemudi Gocar, menyatakan bahwa penurunan tarif dasar secara sepihak menjadi akar dari keresahan yang meluas. Menurutnya, tarif minimal saat ini tidak lagi mencerminkan biaya hidup dan operasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Lima tahun lalu tarif minimal itu Rp 18.000. Sekarang malah turun jadi Rp 12.000. Padahal harga bensin sekarang Rp 10.000. Dulu waktu masih Rp 18.000, bensin masih Rp 7.500,” tegas Rayu.
Rayu juga menuding bahwa kompetisi antaraplikator yang tidak sehat membuat tarif terus ditekan tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup para mitra driver.
Desak SK Gubernur dan Aturan Nasional Ditegakkan
Rayu menyebutkan bahwa pihaknya meminta penegakan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yang mengatur soal tarif dan wewenang pengaturan transportasi sewa khusus oleh pemerintah daerah.
“Selama ini SK Gubernur itu ada, tapi tidak pernah dijalankan. Tarif malah diturunkan tanpa alasan yang jelas. Padahal jelas tertulis, tarif itu wewenang pemerintah daerah, bukan aplikator,” ujarnya.
Driver Terjepit di Antara Cicilan dan Kebutuhan Rumah Tangga
Sari, pengemudi GoRide yang juga ikut dalam aksi, mengaku kesulitan bertahan karena penghasilan harian hampir habis hanya untuk operasional.
“Sekarang Rp 350.000 kita dapat. Rp 150.000 buat bensin, Rp150.000 buat cicilan dan perawatan motor. Sisa Rp 50.000 untuk makan. Itu pun belum tentu cukup. Nggak ada lagi yang bisa dibawa pulang untuk keluarga,” ucap Sari.
Ia menambahkan bahwa saat tarif masih layak, para pengemudi bisa membawa pulang pendapatan bersih hingga Rp 250.000 per hari.
Tuntut Kepastian Hukum lewat UU Transportasi Online
Dalam aksi ini, para pengemudi juga menyuarakan empat tuntutan utama, yakni:
-
Penyesuaian tarif minimal sesuai biaya operasional dan standar kelayakan hidup.
-
Penegakan SK Gubernur dan Permenhub 118/2018.
-
Pelarangan penurunan tarif sepihak oleh aplikator.
-
Pembentukan undang-undang khusus transportasi online.
“Sekarang bertahan aja udah syukur. Padahal sebelum pandemi, profesi driver itu masih bisa menjanjikan,” tutur Rayu mengakhiri orasinya.
Aksi di Samarinda berlangsung kondusif dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Perwakilan driver juga berharap bisa diterima berdialog dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi secara resmi.(Ari)
📢 Netizen Borneo
🔍 Mengawal Isu Sosial dan Pekerja Transportasi Kalimantan
📲 Terus ikuti berita terbaru dari Kalimantan Timur:
🔹 Instagram & Threads: @netizen_neo
🔹 Facebook: Netizen Borneo
🔹 WhatsApp Media Center: 0896-4642-1855
