7 Kesepakatan Penting: Solusi Pertamina dan DPRD Balikpapan untuk Krisis BBM

Posted by : admin Mei 20, 2025 Tags : Balikpapan , Berita , Berita terkini

Balikpapan — Dalam dua hari terakhir, antrean panjang kendaraan tampak di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Balikpapan. Sejak Sabtu (17/5/2025), kelangkaan BBM jenis non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo membuat warga harus rela mengantre berjam-jam bahkan sejak dini hari, di tengah hujan deras, demi mendapatkan bahan bakar untuk keperluan harian.

Salah satu titik terparah terjadi di SPBU MT Haryono. Antrean kendaraan mengular hingga ke depan Kantor Dinas Catatan Sipil, bahkan sepeda motor memenuhi hampir seluruh ruas jalan hingga empat baris dari arah Terminal Balikpapan Permai. Kemacetan parah pun tak terelakkan di sepanjang Jalan MT Haryono.

Saya antre dari jam 5 pagi, meskipun hujan deras tetap bertahan. Kalau nggak dapat bensin, saya nggak bisa kerja,” ungkap Asnawiah, salah satu pengendara motor.

Beberapa warga bahkan memilih tidur di mobil karena tidak kebagian giliran malam sebelumnya.

Saya sudah antre dari jam 8 malam, tapi saat sampai di depan SPBU, petugas bilang tutup karena mereka kelelahan,” kata Muhammad, warga lainnya.

Kelangkaan BBM ini juga memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat terhadap status Balikpapan sebagai kota minyak.

Aneh saja. Balikpapan ini kan kota minyak, tapi BBM-nya kosong. Minyaknya ke mana?” keluh Anton, warga lainnya yang mengantre sambil berlindung di balik jas hujan.

RDP Ricuh, Pertamina Walk Out

Menanggapi situasi tersebut, DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Kalimantan pada Selasa (20/5/2025). Sayangnya, suasana rapat berlangsung panas dan diwarnai aksi walk out dari pihak Pertamina.

Ketegangan memuncak saat Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring distribusi BBM secara intensif.

Kami di Pertamina terus berupaya menjaga agar distribusi Pertamax tetap stabil,” ucap Edi.

Namun, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari anggota Komisi III DPRD Balikpapan yang menilai pernyataan itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Jangan asal berbicara, lihat kondisi di lapangan seperti apa. Antrean masih panjang, macet di mana-mana, ini hak masyarakat!” tegas Halili Adi Negara, anggota Komisi III.

Situasi semakin tidak kondusif saat Edi merasa terintimidasi oleh suasana rapat dan memilih meninggalkan ruangan tanpa menjawab pertanyaan lanjutan dari legislatif.

Saya merasa terintimidasi,” ujarnya singkat.

Tujuh Poin Kesepakatan, Siap Mundur Jika Gagal

Meski diwarnai ketegangan, RDP akhirnya menghasilkan tujuh poin kesepakatan penting yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Alexander Susilo.

Berikut tujuh poin hasil RDP tersebut:

  1. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat Kota Balikpapan melalui media massa dan akun media sosial resmi, yang dapat diunggah ulang oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

  2. Pertamina memenuhi kuota kebutuhan BBM di seluruh SPBU Balikpapan sesuai penugasan dari pemerintah pusat.

  3. Pemkot Balikpapan akan mengusulkan penambahan kuota solar, pertalite, dan LPG 3kg sesuai kebutuhan.

  4. Penambahan sarana distribusi pertalite minimal sebanyak 80 persen.

  5. Seluruh SPBU di Balikpapan dibuka 24 jam hingga situasi kembali normal.

  6. Evaluasi terhadap kinerja Public Relation, Sales Executive, dan Sales Area Manager Kaltimut.

  7. Apabila poin 1 hingga 6 tidak dilaksanakan, maka pihak manajemen Pertamina Patra Niaga Area Kalimantan siap mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyesalkan sikap walk out yang dilakukan oleh Pertamina dan menyebut bahwa penjelasan yang diberikan tidak gamblang.

Bahasa mereka bakal normal, tapi tidak transparan dalam menyampaikan data kuota BBM,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Andi Arif Agung, menyebut bahwa masalah ini timbul karena buruknya tata kelola distribusi BBM, dan meminta agar hal serupa tidak terulang lagi.(Far)


📢 Netizen Borneo


🛢️ Pantau Ketersediaan Energi di Kalimantan


📲 Ikuti update kami:


🔹 Instagram & Threads: @netizen_neo


🔹 Facebook: Netizen Borneo


🔹 WhatsApp Media Center: 0896-4642-1855

 

RELATED POSTS
FOLLOW US