BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) memimpin langsung Rapat Koordinasi Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH)”, Rabu (9/7/2025), di Borneo Ballroom, Hotel Novotel Balikpapan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menggagas forum ini untuk menyatukan suara provinsi penghasil sumber daya alam (SDA) dalam memperjuangkan keadilan fiskal dari pusat.
“Kami ingin pendapatan dari SDA dibagi lebih adil. Selama ini, pusat menyerap sebagian besar, sedangkan daerah penghasil hanya menerima sedikit, bahkan nol persen,” tegas Rudy.
Ia menyebut forum ini sebagai ruang perjuangan kolektif demi masa depan fiskal yang merata.
Kaltim Tegaskan Peran Sentral
Sebagai penggerak utama, Kaltim mendorong seluruh provinsi penghasil SDA agar menyamakan langkah.
“Rakor ini bukan sekadar koordinasi. Ini forum menyatukan frekuensi agar ‘hujan’ kesejahteraan turun merata ke semua daerah penghasil,” jelas Rudy Mas’ud.
Ia juga menyoroti potensi DBH dari sektor PHT, PKH, PBBKB, dan pajak alat berat yang belum tergarap maksimal.
Daerah Lain Suarakan Masalah
Kaltara – Gubernur Zainal Arifin Paliwang menyampaikan dukungan penuh dan meminta keberpihakan nyata dari pusat.
“Kontribusi Kaltara ke PNBP cukup besar. Tapi realisasi DBH masih jauh dari harapan. Kami tidak mau terus jadi penonton,” tegasnya.
Kalbar – Gubernur Ria Norsan menyoroti fluktuasi DBH yang ekstrem dan dampaknya bagi perencanaan pembangunan.
“DBH turun drastis dari Rp97,2 miliar (2020) ke Rp32,8 miliar (triwulan I 2025). Kami juga belum menerima piutang PKH Rp73,45 miliar,” ujarnya.
Kalsel – Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyerukan percepatan transisi energi baru terbarukan dan peningkatan SDM.
“SDA tidak akan bertahan selamanya. Kita harus siapkan SDM dan beralih ke energi terbarukan,” ungkapnya.
Kalteng – Wakil Gubernur Edy Pratowo mengungkapkan piutang DBH sebesar Rp1 triliun yang belum dibayar pusat.
“Dana kurang bayar 2023 sebesar Rp625 miliar dan rekon 2024 sekitar Rp300 miliar belum cair. Ini menyulitkan kami membangun,” jelas Edy.
Tandatangani Rekomendasi, Targetkan Bertemu Presiden
Para kepala daerah menandatangani rekomendasi bersama sebagai hasil rakor. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut membubuhkan tanda tangan.
Melalui APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), mereka berencana menyampaikan rekomendasi ini langsung ke Presiden RI.
“Kita harap bisa bertemu Presiden untuk menyerahkan rekomendasi ini langsung. Harus ada solusi yang adil untuk daerah penghasil SDA,” ujar Hasnuryadi.
Hadirnya 12 provinsi penghasil SDA menandai komitmen bersama untuk memperjuangkan pembagian DBH yang lebih adil dan merata.(Ind)
📍 NETIZEN BORNEO – Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📩 Email Redaksi: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp Media Center: 0896-4642-1855
