Gubernur Kaltim Minta OPD Fokus Program Prioritas dan Kurangi Ketergantungan DBH Migas

Posted by : admin Agustus 13, 2025 Tags : Berita , Berita terkini , Borneo

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memastikan hasil kegiatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di 10 kabupaten/kota. Hal ini disampaikan saat Morning Briefing “Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/2025).

“Utamakan kegiatan prioritas. Kegiatan yang tidak mendesak tunda dulu. Mohon ini jadi perhatian semua kepala OPD,” tegas Gubernur Harum.


Selaras dengan RPJMD, RKPD, dan APBD

Briefing kali ini fokus pada harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gubernur mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD. Program prioritas wajib sejalan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, infrastruktur strategis, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.


Ancaman Pemotongan DBH 75 Persen

Gubernur mengingatkan ancaman pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 75 persen pada 2026. Ia meminta mitigasi dilakukan sejak sekarang. Kaltim harus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, khususnya DBH Migas dan minerba.

“Jangan seperti dinosaurus, punah karena tak mampu bertransformasi,” ujarnya.

Secara de jure, ketergantungan Kaltim terhadap minerba sekitar 45 persen. Namun secara de facto, angkanya bisa mencapai 70 persen. Kondisi ini juga terjadi di daerah kaya SDA seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Berau.


Dorong Potensi Ekonomi Hijau & Biru

Gubernur mendorong pengembangan sumber daya terbarukan. Caranya dengan memperkuat ekonomi hijau dan biru. Ia juga mengajak mengoptimalkan pajak daerah seperti pajak alat berat dan pajak air permukaan. Potensi kerja sama perusda dengan perusahaan migas di Tanjung Santan, seperti Eni dan PT Badak, juga akan dimaksimalkan.


Instruksi Efisiensi dan Anti Pemborosan

Efisiensi harus dibarengi rasionalisasi:

  • Pangkas perjalanan dinas dan acara seremonial

  • Hentikan pembelian barang baru jika aset lama masih layak

  • Lakukan pengendalian dan monitoring berkala

“Setiap tahun maunya lem biru: lempar beli baru. Jangan Pak, jangan,” sindirnya.(Riz)


📍 NETIZEN BORNEO – Wadah Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo

🌐 Website: www.netizenborneo.com

📱 Instagram & Threads: @netizen_neo

🎥 TikTok: @netizen__neo

📞 WA Redaksi: 0896-4642-1855

✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com

RELATED POSTS
FOLLOW US