PALANGKA RAYA — Insiden adu argumen antara seorang anggota Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalteng dan seorang petugas Satpol PP terjadi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis siang (24/7/2025). Peristiwa ini menarik perhatian pegawai pemerintah karena berlangsung di lingkungan pusat pemerintahan.
Pemicu Ketegangan: Parkir di Area Khusus
Insiden bermula saat anggota BIN tersebut memarkirkan kendaraan di area khusus untuk gubernur dan wakil gubernur. Seorang petugas Satpol PP kemudian menegurnya dan meminta agar kendaraan tersebut dipindahkan ke area parkir umum.
Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kalteng, Eric Dovico, menyatakan bahwa petugas hanya menjalankan tugas sesuai prosedur.
“Petugas kami menegur dengan sopan karena area itu memang khusus untuk kepala daerah,” kata Eric.
Namun, anggota BIN tersebut menanggapi teguran itu secara emosional hingga terjadi adu mulut yang berujung dugaan tindakan fisik.
Oknum BIN Bantah Lakukan Pemukulan
Dalam sebuah video klarifikasi, anggota BIN itu menyatakan tidak melakukan pemukulan.
“Saya tidak ada memukul,” ujarnya di lokasi acara resmi setelah kejadian.
Namun menurut Eric, cara penyampaian klarifikasi tersebut justru memperkeruh situasi.
“Kalau tidak terima teguran, sampaikan saja dengan baik. Tidak perlu menyentuh fisik. Petugas kami merasa tidak dihormati,” jelasnya.
Gubernur Langsung Lakukan Mediasi
Melihat situasi yang mulai memanas, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran segera mengumpulkan kedua pihak di Istana Isen Mulang. Dalam pertemuan tersebut, gubernur menekankan pentingnya menjaga komunikasi antarinstansi.
“Perbedaan persepsi sebaiknya diselesaikan lewat dialog. Jangan sampai memicu konflik yang tidak perlu,” ujarnya.
Penyelesaian Secara Kekeluargaan
Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai menegaskan bahwa kedua pihak telah menyelesaikan permasalahan ini secara damai.
“Kami sudah bicara terbuka. Petugas kami hanya menegur sesuai aturan. Gubernur memediasi dengan sangat baik,” jelasnya.
Baru juga menambahkan bahwa anggotanya tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) saat bertugas.
Kesimpulan: Tidak Ada Laporan Hukum
Kedua instansi sepakat bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman semata. Keduanya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa membawa kasus ini ke ranah hukum.
Situasi di lingkungan Kantor Gubernur pun kembali kondusif setelah mediasi.(Ana)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📩 Email Redaksi: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp Redaksi: 0896-4642-1855
