Tolak Program Transmigrasi, Aliansi Masyarakat Adat Gelar Aksi di Kantor Gubernur Kaltara

Posted by : admin Agustus 5, 2025 Tags : Berita , Berita terkini , Borneo

TANJUNG SELOR – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMDKU) menggelar aksi damai pada Senin (4/8/2025) di depan Kantor Gubernur Kaltara. Aksi ini menyoroti program transmigrasi yang mereka anggap mengancam eksistensi masyarakat adat serta mempersempit ruang hidup warga lokal.

Ketua DPC LPADKT Tarakan, Robinson Usat, menyampaikan kekecewaannya karena Gubernur Zainal Arifin Paliwang tidak hadir menemui massa. Ia menilai gubernur lebih memilih hadir dalam kegiatan di Tarakan ketimbang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat adat.

“Tadi malam saya monitor Pak Gubernur ada di Tarakan. Hari ini beliau memilih menghadiri acara Pakuwaja daripada menemui kita di sini,” kata Robinson saat berorasi.


Tiga Tuntutan Aksi

Dalam pernyataan sikapnya, AMDKU menyuarakan tiga tuntutan utama:

  1. Menolak program transmigrasi dari luar Kalimantan Utara.

  2. Mendesak pemerintah agar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat adat dan warga lokal.

  3. Mendukung upaya hukum yang menggugat UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Peserta aksi juga membawa spanduk dan poster bernada kritik. Mereka menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan bentuk anti-pendatang, melainkan dorongan agar masyarakat lokal tidak tersisih di tanahnya sendiri.

“Kami tidak menolak orang luar, tapi kami tidak ingin tergeser dari tanah kami,” teriak salah satu orator.


Wakil Gubernur Terima Aspirasi dan Lakukan Ritual Adat

Sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, Wakil Gubernur Ingkong Ala melakukan ritual adat sebelum berdialog dengan perwakilan massa. Setelah itu, ia menandatangani dokumen pernyataan sikap yang telah disiapkan peserta aksi.

Ingkong menjelaskan bahwa program transmigrasi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota karena berkaitan dengan pengelolaan lahan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator antarwilayah.

“Provinsi tidak punya lahan. Kalau kabupaten atau masyarakat menolak, maka tidak akan ada program itu. Kami sudah menyampaikan ini dalam diskusi publik pekan lalu,” jelasnya.


Gubernur Sampaikan Penjelasan dari Tarakan

Di sisi lain, Gubernur Zainal Arifin Paliwang menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa hadir karena harus mengikuti sejumlah agenda penting, termasuk menghadiri acara penghargaan lingkungan di Jakarta.

“Bukan saya tidak mau menemui mereka. Tapi saya harus menyelesaikan tujuh agenda resmi, termasuk ke Jakarta untuk menerima penghargaan,” ujar Zainal kepada wartawan usai menghadiri acara Pakuwaja di Hotel Tarakan Plaza.


Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Lokal

Wakil Gubernur menegaskan bahwa masyarakat transmigran yang sudah lama tinggal di Kalimantan Utara merupakan bagian dari komunitas lokal. Ia meminta semua pihak menghindari diskriminasi dan tetap menjaga kerukunan sosial.

“Kalau mereka sudah tinggal puluhan tahun, bahkan lahir di sini, tentu mereka bagian dari keluarga besar kita,” ucap Ingkong.

Lebih lanjut, ia juga mendorong Kementerian Desa dan Transmigrasi agar memberikan perhatian serius terhadap kawasan transmigrasi lama, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani, irigasi, dan akses ke pasar.


Aksi berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan aparat gabungan dari Polda Kaltara dan Polresta Bulungan.(Cka)


📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo

🌐 Website: www.netizenborneo.com

📱 Instagram & Threads: @netizen_neo

🎥 TikTok: @netizen__neo

📞 WA Redaksi: 0896-4642-1855

✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com

RELATED POSTS
FOLLOW US