NUNUKAN – Rapat paripurna ke-14 DPRD Nunukan, Kamis (14/8/2025), yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan, justru berubah menjadi panggung kericuhan.
Sejak awal, suasana sidang tegang. Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, bahkan harus mengetuk palu skorsing sebanyak dua kali karena perdebatan semakin panas.
Pokir Jadi Biang Kerok
Masalah utama bukan lagi soal substansi anggaran, melainkan soal ketidakhadiran anggota dewan. Dari total 30 orang, hanya 19 yang hadir. Fraksi Hanura absen dengan 6 anggotanya, Fraksi Nasdem tidak hadir sebanyak 4 orang, dan satu anggota Gerindra juga ikut bolos.
Ketidakhadiran ini langsung memicu amarah. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Syafrudin, dengan lantang menyebut Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebagai penyebab macetnya sidang.
“Kalau wartawan bertanya kenapa tidak kuorum, ini karena Pokir. Akibat segelintir orang,” ujarnya keras.
Ia bahkan menantang lembaga antirasuah untuk ikut turun.
“Semoga saja KPK turun ke sini, mengecek ini. Capek saya mendengar ini, kok mau menghambat kegiatan Pemerintah Daerah.”
Serangan Balik Fraksi Golkar
Nada emosi juga terdengar dari Ketua Fraksi Golkar, Rian Antony. Ia menyebut absensi massal sebagai “tingkah menjijikkan.”
“Kita dipilih rakyat bukan untuk mengurus Pokir. Masyarakat butuh air bersih, butuh BPJS, bukan menunggu Pokir. Sungguh memalukan anggota dewan yang mementingkan Pokir dibanding kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan pernyataan itu, Rian menegaskan bahwa ambisi pribadi tidak boleh mengorbankan kepentingan warga.
Pokir: Aspirasi atau Proyek Titipan?
Secara normatif, Pokir adalah aspirasi masyarakat yang anggota DPRD bawa ke meja anggaran. Namun, dalam praktiknya, Pokir sering dipandang sebagai proyek titipan yang rawan transaksi politik.
Akibatnya, Pokir bukan hanya jadi bahan perdebatan, melainkan juga menjadi pintu masuk kompromi kepentingan antarfraksi.
Pemerintah Daerah Pilih Diam
Ketika wartawan menanyakan sikap pemerintah daerah, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, memilih irit bicara.
“Nanti saja ya,” katanya singkat.
Sikap diam ini menunjukkan bahwa eksekutif ingin menghindari benturan langsung dengan legislatif, meskipun publik menunggu jawaban tegas.
Siapa yang Sebenarnya Dirugikan?
Kisruh paripurna kali ini mencerminkan betapa kepentingan fraksi masih mendominasi dibanding kebutuhan masyarakat. Memang, sebagian legislator bersuara lantang menolak praktik Pokir. Namun, sebagian lainnya justru menjadikan Pokir sebagai syarat hadir di paripurna.
Pada akhirnya, publik harus kembali menanggung akibatnya. Air bersih, layanan BPJS, dan kebutuhan dasar lain kembali tertunda hanya karena tarik-menarik kepentingan politik.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang sebenarnya dirugikan? Jawabannya jelas – masyarakat Nunukan.(Yun)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📞 WA Redaksi: 0896-4642-1855
✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com
