Balikpapan – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Balikpapan mengerahkan sebanyak 150 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar oleh tiga organisasi masyarakat (Ormas) lokal, yaitu Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kuning, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), dan Bala Pertahanan Adat Asli Kalimantan (Baladika). Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Balikpapan pada Rabu (22/1).
“Kita melaksanakan pengamanan ini menggunakan kekuatan penuh,” ujar Kepala Bagian Operasional Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Dede Kurniawan, saat ditemui di lokasi pengamanan.
Rekayasa Lalu Lintas dan Pengamanan Ketat
Dede menjelaskan bahwa pengamanan penuh melibatkan personel dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, hingga jajaran Polsek.
Rekayasa lalu lintas juga dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar selama aksi demonstrasi yang menggunakan badan jalan berlangsung.
“Kami memberikan izin aksi mulai pukul 11.00 WITA hingga selesai, dan syukurnya kegiatan berjalan lancar. Para demonstran juga melaksanakan aksi mereka secara damai dan tertib,” tambahnya.
Aspirasi Disampaikan ke DPRD Balikpapan
Demonstrasi tersebut menyoroti penolakan terhadap masuknya organisasi nasional Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) ke Kota Balikpapan.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menemui perwakilan demonstran untuk menerima aspirasi mereka.
Danang menjelaskan bahwa aspirasi dari tiga Ormas lokal itu akan diteruskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.
“Mereka tidak menginginkan GRIB masuk ke Kota Balikpapan karena ada kekhawatiran terhadap gesekan yang pernah terjadi antara ormas nasional dan ormas daerah di beberapa wilayah,” jelas Danang.
Seruan Kedamaian dan Kesepakatan
Danang mengapresiasi aksi yang berjalan tertib serta menyampaikan pentingnya menjaga perdamaian antar-ormas di Balikpapan.
“Kami hanya menerima dan menyampaikan aspirasi. Soal kebijakan lebih lanjut, akan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tutupnya.
Aksi yang berlangsung damai ini menunjukkan komitmen masyarakat lokal dalam menjaga keharmonisan wilayahnya, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan warga untuk mengelola aspirasi masyarakat secara damai.(Far)
