BONTANG – Ratusan massa dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (11/9/2025).
Mereka membawa empat tuntutan utama. Pertama, menolak rencana pemindahan rumah jabatan wali kota, wakil wali kota, dan Ketua DPRD. Rencana itu disebut akan diganti dengan pembangunan hotel berbintang lima.
“Kalau ini direalisasikan, kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi pemerintah pusat,” kata Rudy Irawan, pengurus DPP PHM.
Kedua, massa meminta seluruh tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun kembali dipekerjakan. Jumlahnya sekitar 230 orang, bukan hanya 72 pegawai Disdamkartan.
Ketiga, PHM menuntut penambahan pendamping RT sesuai jumlah 500 RT di Bontang. Mereka juga meminta pemerintah lebih memprioritaskan honorer lama ketimbang membuka rekrutmen baru.
Selain itu, massa menyoroti masalah lain. Mereka menekan agar pengusaha dan kontraktor lokal diberi ruang lebih besar dalam proyek pembangunan. Mereka juga menuntut solusi atas tingginya angka pengangguran, transparansi anggaran aspirasi DPRD yang disebut hanya Rp400 juta per tahun, serta mengkritik anggota DPRD yang dianggap jarang di kota dan merangkap jabatan.
DPRD Ajak Dialog
Aksi ini langsung ditanggapi DPRD Bontang. Wakil Ketua DPRD, Maming, mengundang perwakilan massa untuk masuk dan berdialog.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah sudah berusaha maksimal memperjuangkan masalah honorer ke pemerintah pusat.
“Insyaallah kami akan jelaskan tuntas perjuangan yang sudah dilakukan. Termasuk soal honorer, kami juga sependapat,” tegasnya.(Yat)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📞 WhatsApp Redaksi: 0896-4642-1855
✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com
