PONTIANAK – Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin (1/9/2025) sore. Mereka menyebar catton bud untuk menegaskan ketidakpuasan terhadap anggota dewan yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat.
Aksi ini sudah berlangsung lima hari, sejak Rabu (27/8/2025). Selain itu, massa menuntut beberapa kebijakan pemerintah, termasuk penolakan tunjangan DPR.
Polisi Amankan Anak di Bawah Umur
Selain mahasiswa, polisi juga menangkap dua anak di bawah umur yang membawa ketapel karena diduga hendak masuk ke tengah aksi. Saat ini, aparat melakukan tindak lanjut terhadap kedua bocah.
Sebelumnya, Polda Kalbar menahan 84 anak di bawah umur pada Sabtu (30/8/2025). Beberapa anak membawa batu dan senjata tajam, sementara tiga orang positif menggunakan narkoba.
MADN Dorong Kondusivitas
Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas Kalbar. Ia menekankan bahwa aksi ini muncul karena masyarakat merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait PHK, tutupnya perusahaan, menurunnya daya beli, dan minimnya lapangan kerja.
“Keamanan dan kondusivitas Kalbar harus kita jaga bersama. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kericuhan,” ujarnya usai rapat Forkompimda di Balai Petitih Kantor Gubernur.
Wali Kota dan DPRD Responsif terhadap Aspirasi
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengimbau agar demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Selain itu, ia meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi tanpa merusak fasilitas umum serta tetap menjaga aktivitas belajar-mengajar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, memastikan akan menemui massa. Ia juga memerintahkan ketua setiap fraksi hadir untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Aloysius meminta maaf karena tidak hadir dalam aksi sebelumnya akibat agenda penting di Jakarta.
Demo Tekankan Kebutuhan Komunikasi Efektif
Dengan demikian, aksi ini menegaskan bahwa masyarakat tetap ingin didengar. Selain itu, simbol protes dan pengawasan ketat aparat tidak menghentikan aspirasi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPR diharapkan membuka komunikasi lebih efektif dengan warga.(Sur)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📞 WA Redaksi: 0896-4642-1855
✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com
