SAMARINDA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (4/8/2025). Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Samarinda, Syahril Saili, dan menyuarakan enam tuntutan besar sebagai bentuk kritik atas kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim.
Enam Tuntutan HMI Samarinda:
-
Perbaikan jalan rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi logistik di seluruh Kaltim.
-
Pemerataan fasilitas pendidikan yang layak hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
-
Kecaman atas 54 anak yang meninggal di lubang tambang tanpa penanganan serius.
-
Penolakan terhadap intimidasi terhadap insan pers di wilayah Kaltim.
-
Sorotan atas ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
-
Evaluasi terhadap Sekprov Kaltim, terkait dugaan penyalahgunaan dana seperti korupsi dana DBON, dana hibah LPTQ, dan perjalanan dinas luar negeri.
Ketua HMI Samarinda: Pemerintah Gagal Atasi Masalah Masyarakat
Syahril menegaskan bahwa tuntutan ini bukan semata bentuk kritik kosong, namun berdasarkan kajian mendalam internal HMI. Ia menyebut pemerintah gagal menjawab berbagai persoalan yang terjadi, terutama di wilayah seperti Mahulu dan Kutai Barat.
“Gas 3 kg bisa tembus harga Rp400 ribu di pedalaman. Fasilitas kesehatan dan pendidikan masih minim. Ini bukan hal baru, tapi terus diabaikan,” kata Syahril.
Ia juga menyinggung belum adanya tindakan tegas terhadap kasus anak-anak yang meninggal di lubang tambang.
“Kami tidak mau ada korban berikutnya. Pemerintah harus segera bertindak,” tegasnya.
Wagub Kaltim Terima Massa dan Janji Tindak Lanjut
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menerima langsung perwakilan demonstran untuk berdialog. Ia menjelaskan bahwa Pemprov telah mengalokasikan Rp200 miliar tahun ini untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pengiriman 68 ton beras ke Mahulu dan pembangunan fasilitas pendidikan serta rumah sakit.
“Kami kekurangan 1.200 tenaga kesehatan. Ini kami kejar secara bertahap,” ujar Seno.
Terkait lubang tambang, Seno menegaskan bahwa meski kewenangan tambang berada di Kementerian ESDM, pihaknya telah bersurat ke Dirjen ESDM dan Kapolda untuk meminta penindakan.
“Ini jadi perhatian khusus kami. Pemerintah tidak menutup mata,” tambahnya.
Dalam soal dugaan korupsi, ia memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Siapa pun yang bersalah, akan diproses secara terbuka,” pungkasnya.(Riz)
Netizen Borneo akan terus memantau perkembangan dan realisasi dari enam tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa kepada pemerintah.
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📞 WA Redaksi: 0896-4642-1855
✉️ Email: netizen.neo@hotmail.com
