PONTIANAK — Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, pada Selasa (1/7/2025). Massa menuntut Gubernur Ria Norsan segera mengevaluasi total kinerja Bank Kalbar setelah berbagai persoalan keuangan mencuat ke publik.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa bendera Merah Putih, spanduk, dan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di depan kantor pemerintahan. Mereka menyerukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), termasuk penyelidikan atas kerugian dana miliaran rupiah.
Dugaan Kebocoran Dana Jadi Puncak Kekecewaan
Sahroni, koordinator aksi, menyebut pihaknya menemukan sejumlah dugaan pembobolan dana di empat kantor cabang Bank Kalbar. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, pada 27 Maret 2025 lalu, tidak boleh dianggap selesai begitu saja.
“Kami mendesak Gubernur untuk tidak menutup mata. Di empat kantor cabang, Bank Kalbar diduga mengalami kerugian total sebesar Rp 27,3 miliar. Ini bukan angka kecil,” ujar Sahroni saat berorasi.
Ia merinci dugaan kerugian tersebut sebagai berikut:
-
KCP Karangan, Kabupaten Landak: Rp 17 miliar
-
Kantor Cabang Singkawang: Rp 6 miliar
-
Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas: Rp 4,2 miliar
-
Kantor Cabang Bengkayang: Rp 100 juta
Sahroni menilai manajemen Bank Kalbar gagal mengontrol sistem pengawasan internal, sehingga membuka celah terjadinya pembobolan dana.
“Jika sistem pengawasan berjalan dengan baik, kejadian seperti ini bisa dicegah. Sayangnya, manajemen justru membiarkan risiko membesar,” tegasnya.
Lima Tuntutan Utama untuk Gubernur
Massa aksi menyerahkan lima tuntutan utama yang mereka tujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:
-
Gubernur harus menindaklanjuti surat pengunduran diri Direktur Utama Bank Kalbar.
-
Gubernur perlu membenahi tata kelola seluruh BUMD, terutama Bank Kalbar.
-
Pemerintah wajib mengadakan audit independen atas kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar.
-
Pengisian jabatan strategis di Bank Kalbar harus berlangsung terbuka dan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik.
-
Gubernur perlu memberikan penjelasan resmi kepada publik untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat.
Aksi Berjalan Damai, Massa Tagih Tanggung Jawab
Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap Gubernur segera merespons tuntutan tersebut demi menyelamatkan keuangan daerah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Kalbar.
Sampai berita ini diturunkan, pemerintah provinsi belum memberikan tanggapan resmi atas aksi dan tuntutan massa.(Sur)
📌 Ikuti terus perkembangan kasus ini di Netizen Borneo
🌐 Website: www.netizenborneo.com
📞 WhatsApp Redaksi: Klik untuk chat
📧 Email: netizen.neo@hotmail.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo
